berita persoalan

Ada tiga aturan yang sudah dilanggar oleh pelaku penembakan Bripka Rahmat, hal tersebut dikatakan oleh Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Zulkarnain Adi Negara yang merupakan atasad dari pelaku. Ada pun aturan yang sudah dilanggar yakni melanggar pidana umum yaitu menghilangkan nyawa orang, menggunakan senjata di luar jam dinas, serta melanggar kedisiplinan. "Sanksi untuk pidana umum menghilangkan nyawa orang lain bisa seumur hidup atau hukuman mati bila direncanakan 340. Etika profesi diberhentikan tidak hormat atau dipecat," pungkasnya. Ia mengaku kedatangannya di rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawa sebagai sesama anggota kepolisian. "Sebagai anggota polisi menyampaikan bela sungkawa sedalam dalamnya oleh karena itu saya datang kemari," pungkasnya. Sebelumnya Bripka Rahmat Efendi merupakan korban yang ditembak sesama anggota kepolisian di Ruang SPK Polsek Cimanggis pada kamis (25/7). Sumber:  akurat.co

Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan pihaknya masih mempertimbangkan hal yang lain selain sayarat-syarat formal sebelum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat, akan diberikan atau tidak. "Untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atah tidak," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). Jika ditanya mengapa pemerintah belum memberikan izin untuk FPI, ini penuturan yang didapat dari Wiranto bahwa pemerintah masih mendalami, dan masih dilakukannya evaluasi dari aktivitas FPI selama dia ada, organisasinya, track recordnya juga sedang dibuat, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak. "Sekarang masih dalam pertimbangan pertimbangan itu. Masyarakat harus sabar bagaimana nanti hasilnya, jadi jangan sampai masyarakat ter...

Sudah masuk pada musim kemarau, kini Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan sudah siaga bencana kekeringan dikarenakan mayoritas di daerah itu masuk kategori rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebanyak 17 kecamatan yang ada di Purwakarta, ada 13 kecamatan yang masuk dalam zona merah atau kecamatan yang rawan mengalami kekeringan. Hal tersbeut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setempat, Wahyu Wibisono. "Sampai saat ini kita memang belum mendapatkan laporan daerah krisis air bersih. Tetapi kita tetap siaga dan terus melakukan monitoring," jelas Wahyu di Purwakarta, Selasa (9/7/2019). Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Purwakata serta pihak lainnya guna memasok kebutuhan air bersih untuk menghadapi musim kemarau di tahun ini. Untuk menyiagakan kebutuhan air bersih, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta serta pihak lainnya. "Pa...